Warga Mendemo Kuwu Haerudin Terkait Adanya Dugaan Penyimpangan BLT DD Covid -19

Indramayu,NJI – Kebijakan melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, dan berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dijelaskan bahwa penyelenggara berkewajiban menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan. Sehingga urgensitas dalam menyediakan sarana pengaduan terkait Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) sangatlah besar, Selain itu, tujuan dari pengelolaan pengaduan adalah untuk meminimalisasi adanya maladministrasi berupa pungutan liar, penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang, tidak memberikan pelayanan bahkan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Adanya BLT DD di tengah pandemi covid 19 Warga Desa Temiyangsari Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu – Jawa Barat melakukan demo di Balai Desa itu yang dimulai pada pukul 09.00 wib sampai jam 12.00 wib, unjuk rasa tersebut terkait adanya dugaan penyelewengan BLT DD oleh Penguasa Pemerintah Desa (Pemdes) Temiyangsari dalam hal ini adalah Kepala Desa (Kades) atau Kuwu Haerudin yang didemo dan yang melakukan dugaan itu terindikasi adanya KKN. ( 3/8/2020).

Liputan, dari Media  News Justice Investigasi (NJI), demo yang dilakukan kurang lebih 300 orang, yang diwakili oleh beberapa perwakilan dari Warganya untuk audiensi dilakukan di dalam Aula Balai Desa.

Dengan turut yang hadir yaitu Kuwu Haerudin sendiri pelaku yang didemo oleh Warganya, Instansi Inspektorat Kabupaten Indramayu, Camat Kroya, Kapolsek Kroya dan Danramil Kroya serta satuan anggota Polsek kroya dan Polisi Pamong Praja Kecamatan Kroya.

Audiensi berlangsung cukup lancar namun ada beberapa orang bikin gaduh di ruangan audiensi, dengan sigap Kanit Intel Polres Indramayu segera mengeluarkan beberapa orang dari ruangan audensi dan kemudian audensi dilanjutkan dengan aman dan terkendali.

Perwakilan dari Masyarakat yang ikut audensi sejumlah 10 orang  yakni Drs Iryanto, Aripin dan Ibu Eti dan kawan-kawannya,menuntut transparansi atas penyelewengan BLT DD Covid 19 dan dugaan adanya maladministrasi, Drs. Iryanto mengajukan pertanyaan langsung kepada kuwu Haerudin,
” BLT DD yang terealisasi disalurkan hanya ke 140 KK, sedangkan jumlah DD yang diterima Desa tersebut sebesar 1,7 Milyar dan untuk BLT DD sebesar 35% sesuai dengan Permendes  dan PDTT, kemana ?..
Dan tolong habiskan sisa dari  BLT DD  itu ke masyarakat penerima manfaat ,” ujarnya.

Lalu Kuwu Haerudin menjawab, “bahwasannya, selama ini Kami sudah menjalankan aturan itu dan soal Warga yang menerima BLT DD yang tahu itu adalah Ketua RT nya sebab RT merupakan kepanjangan tangan dari Saya ,” Begitu kilah Kuwu Haerudin.

Sementara itu dari pihak Inspektorat Kabupaten Indrmayu menerangkan di forum audiensi, ” bahwa persoalan ini sudah kami urus dan kami melakukan pembinaan kepada yang bersangkutan jikalau ada yang kurang puas silakan ajukan lagi kami siap membantu, ” Terangnya.

Saat usai audiensi, kuwu Haerudin mengatakan kepada Awak Media NJI, ” Mereka (Warga yang demo-red) pada dasarnya tidak puas dengan kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu, termasuk Saya sendiri selaku Kuwu Pemdes Temiyangsari, Meraka selalu demo, demo, dan demo mengatasnamakan Masyarakat, padahal Masyarakat mana, Mereka itu hanya mementingkan golongannya saja, ” Ujar  Kuwu Haerudin kepada Awak Media.

Dan dari Perwakilan Masyarakat pendemo di tempat terpisah usai audiensi, kepada Awak Media NJI, ” Kami siap kawal kasus ini sampai tuntas dan sebelumnya Kami sudah  melaporkan ke Polres, Kejaksaan Negeri Kabupaten Indramayu, dan Kami juga pernah melaporkan  aduan kasus ini langsung ke Mabes Polri tinggal tunggu respon baik dari hasilnya. ” Terangnya. (Ikhwan/Yana BS/Nana S)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *