Duet Kuasa Hukum Bulan Bintang dan YBH.Batara Dampingi Ahli Waris Korban Penyerobotan Tanah

Dalam kunjungan tersebut dihadiri oleh Ketua Umum Pusat Komunikasi dan Informasi Indonesia, Diansyah Putra Gumay, S.Kom, MM, didampingi oleh pembina Puskominfo beserta jajarannya,

Sebelumnya H. Hamim menceritakan tentang tanah yang dikuasainya sejak tahun 1977 dan cikal bakalnya berasal dari bapaknya yang bernama Haji Nawawi oleh karenanya dalam kesempatan itu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bulan Bintang dan Yayasan Bantuan Hukum Baraya Tatar Sunda ( YBH Batara) berkunjung untuk keberadaan tanah tersebut karena diduga tanah tersebut telah diterbitkan oleh orang lain yang konon telah lebih awal dipermasalahkan oleh Ketua Yayasan yang bernama H. ​​Agus.

Dalam kesempatan ini menurut kuasa hukum Salahuddin Dalimunthe SH.MH., mengatakan kepada awak media, “Ia tidak bisa hadir karena sakit keras dan sekarang berada di ruang ICU rumah sakit, jadi segala sesuatu hal yang berkaitan dengan objek-objek tersebut termasuk tanah Yayasan Pendidikan Generasi Mandiri kurang lebih 2600 M2 kemudian ditambah dengan sekitarnya kurang lebih 8000 meter, pada saat mengatakan kepada kuasa hukum Bulan Bintang dan YBH Batara kemudian fakta di lapangan saat ini masih tertanam pohon Jongjing dan pohon pernis. Selain itu ada beberapa penghuni pembohong di dalamnya. ”ucapnya.

Dalam hal ini, kuasa hukum Bulan Bintang dan Batara siap untuk menanganinya dan berharap, “Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan secara yuridis dan secara data-data yang ada dan akan diberikan nanti oleh Pak Agus.”tuturnya.

Di tempat yang sama, Kuasa Hukum dari Batara Diansyah Putra Gumay, S.Kom,MM (Abah Gumay), menambahkan dan mengatakan, “Jadi tanah ini sudah dikuasai klien kami dari tahun 1977 sampai saat ini belum pernah diperjualbelikan belum pernah dialih pindah tangankan ke orang lain.”ungkapnya.

Lebih lanjut, “Kebetulan masih ada saksi masih ada semua surat juga data-data ada,”terangnya.

Ketua LBH.Bulan Bibtang dan YBH BATARA berpendapat sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.35 Tahun 2018 Bahwa Seorang Pegawai Negeri Sipil diperbolehkan, hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mendikbud No.10 tahun 2019, Guru PNS dapat ditugaskan pada sekolah swasta atau sekolah yang diselenggarakan oleh Masyarakat. Kemudian mengenai persyaratan sudah terpenuhi S1 dan golongan paling tidak III/C.
sehingga keberadaan dari Yayasan yang dikelola oleh klien kami sudah sesuai dengan prosedur,

Dalam kesempatan ini kami sebagai kuasa hukum dari Yayasan apabila ada pertanyaan dari pihak manapun agar menghubungi kami di nomor HP. 081318008378 dan 08128420919. @pus/red.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *