” Proyek Mubazir ” Rata – Rata Pasar Rakyat  di Kalimantan Barat Tak Berfungsi 

Ketapang,NJI – Seputar Pembangunan Proyek Pasar Rakyat alias Pasar Tradisional yang berada di seluruh daerah kabupaten dan kota di kalimanatan barat dibangun menggunakan DAK dari Pusat nilai proyeknya Miliaran Rupiah yang dibangun untuk tujuan kepentingan para pedagang kecil dan menengah, namun rata rata tidak berfungsi dan bermanfaat.

Hasil investigasi Lembaga TINDAK ( Tim Investigasi dan Analisis Korupsi ) INDONESIA di pasar tengah pontianak dan pasar alianyang singkawang investigator Faisal,Nandar dan Ibrahim mengatakan bahwa rata-rata pasar kosong alias kios kiosnya tidak ditempati oleh para pedagang, begitu pula informasi dari rekan wartawan di kabupaten ketapang bahwa di lokasi pasar rakyat Kecamatan Nangga Tayap pada hari rabu tgl 12/08/2020 ,terkesan pasar rakyat tersebut tidak terurus dimana sepuluh kios dan meja lapak dibiarkan terbengkalai tanpa ada yang mengurusnya. Mirisnya lagi bangunan pasar rakyat tersebut cukup megah serta menghabiskan milyaran rupiah namun sudah dua (2) tahun rampung tapi tidak berfungsi layaknya pasar rakyat.

Dilematika Pembangunan Pasar yang hampir rata-rata bermasalah alias trouble di seluruh wilayah kabupaten / kota di kalimantan barat dimana sangat perlu dilakukannya uji kelayakan terkait perencanaan awal yang terkesan di paksakan dan perlu dilakukannya uji yuridis terkait masalah kualitas fisiknya yang terlihat mudah rusak, demikian menurut Yayat Darmawi SE,SH,MH koordinator Lembaga TINDAK (Tim Investigasi dan Analisis Korupsi ) INDONESIA mengatakan via WhatsApp.

Aparat penegak hukum harus dapat melihat lebih jeli bagaimana bisa sampai terjadinya proyek pembangunan pasar yang bersumber dari DAK dengan nilai proyek yang sangat fantastis namun tidak bernilai manfaat bagi para pedagang tradisional, malah justru menimbulkan polemik yang berkepanjangan tanpa ada solusinya sampai saat ini.

Secara nyata pembangunan pasar tradisional di seluruh kabupaten dan kota di kalimantan barat yang tidak berfungsi dan tidak berguna bagi para pedagang. Hal ini terbukti para pedagang tidak mau menempati kios kiosnya, berarti ada sesuatu yang salah maka perlu pemerintah pusat khususnya Kementrian Perdagangan RI bersama KPK RI serta BPKP untuk segera dilakukannya kajian serta penelitian ulang terkait Anggaran proyek DAK yang digunakan untuk pembangunan Pasar Tradisional di kalimantan Barat yang mubazir tersebut, kata Yayat. (fni/red)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *