Program Kotaku di Desa Patrol  Terealisasi Dengan Kondusif

Indramayu,NJI – Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) merupakan salah satu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di perkotaan dan mendukung “Gerakan 100-0-100”, yaitu 100 persen akses air minum layak, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak, Program Kotaku dalam pelaksanaannya menggunakan platform kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Kota/Kabupaten, Masyarakat dan stakeholder lainnya dengan memposisikan Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pelaku utama (nakhoda), dan Lokasi Program Kotaku yang mendapatkan alokasi dana Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM).

Desa Patrol Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat Program Kotaku yang dikerjakan dengan sistem rabat beton jalan (cor beton) dan drainase dengan dipercayakan oleh Saudara Lucky sebagai Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) terealisasi dengan kondusif.

Lucky sendiri beserta rekannya, berharap adanya Program itu, ” agar Masyarakat dapat bekerjasama dengan baik dan dapat mendapatkan lagi Program lanjutannya. ” Harapnya. 20/12/2020.

Implementasi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, dimulai dari tahap, pendataan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan keberlanjutan. Setiap tahapan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan Masyarakat Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) dan Badan Keswadayaan Masyarakat(BKM), Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan lainnya (stakeholder), disadari bahwa kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh berkaitan erat dengan Masyarakat dan sebagai implementasi dari prinsip bahwa pembangunan yang dilakukan (termasuk pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh) maka dalam pelaksanaan Program Kotaku selalu menerapkan penapisan (pengamanan) lingkungan dan sosial (environment and social safeguard). Sumber pembiayaan Program Kotaku berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Swadaya Masyarakat dan pemangku kepentingan lainya (stakeholder) serta dari lembaga mitra pembangunan Pemerintah (World Bank-WB; Asian Infrastructure Investment Bank-AIIB dan Islamic Development Bank-IsDB). Berdasarkan kebutuhan total pembiayaan, sumber dari mitra pembangunan Pemerintah (Loan) sekitar 45%.

Tujuan umum program ini adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan dan mencegah timbulnya permukiman kumuh baru dalam rangka untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan.
Untuk mewujudkan tujuan di atas, dilakukan melalui kegiatan; Pembangunan/rehabilitasi infrastruktur permukiman baik skala lingkungan maupun skala kawasan, Penguatan kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah serta Pembangunan infrastruktur pendukung penghidupan (livelihood) masyarakat.
Sesuai dengan Permen PUPR No. 14 tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, yang terdiri dari 7 aspek dan 16 kriteria permukiman kumuh adalah Kondisi Bangunan Gedung, Kondisi Jalan Lingkungan, Kondisi Penyediaan Air minum, kondisi drainase lingkungan, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi pengelolaan persampahan, dan sebagai aspek tambahan yaitu ketersediaan ruang terbuka publik. (Yana BS)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *