Nafsu Dibalik Keinginan Menguasai Tanah Milik Waris H.Said Umar Oleh Pemda Landak dan Musa

Pontianak,NJI – Ahli waris H.Said Umar bin Umar Digul yang diwakili oleh Fery Mursalim sangat kecewa dengan pihak BPN kabupaten Landak yang tidak mau memproses pembuatan SHM atas tanah milik Waris H Said Umar yang sudah beberapa tahun diajukan, ditambahkan lagi dengan dikabulkannya gugatan Ahli Waris Putusan Kasasi MA Nomor 2505 K/ Pdt/2019 sebagai dasar penguatan pengajuan pembuatan SHM tersebut, namun sampai saat ini SHM tidak mau diproses oleh BPN kabupaten Landak.

Menurut Fery sebagai kuasa Ahli waris katanya sangat pelik sekali urusan tanah milik kakeknya yang mantan Wakapolres Sintang dimasa orde baru, padahal sudah jelas bahwa legitimasi atau pengakuan publik terhadap pemilik tanah di lokasi lapangan bola Bardanadi kabupaten Landak adalah kakeknya tersebut, namun disaat mau membuat SHM kenapa banyak pihak yang mengaku ngaku miliknya, termasuk Pemda Landak dan Musa Kastono katanya dengan nada kesal.

]

Di tempat berbeda Lembaga TINDAK Indonesia dan LSM GASAK yang di berikan kuasa pendampingan oleh pihak Ahli Waris juga sudah melakukan upaya upaya melaporkan ke jakarta terkait dengan tentang kepastian dan kekuatan hukum atas putusan MA yang tidak di anggap alias diremehkan oleh BPN kabupaten Landak, karena kenapa sampai terjadinya pending atas prosesi pengajuan pembuatan SHM milik waris H Said Umar bin Umar Digul tersebut.

Mengutip dari putusan Kasasi MA Nomor 2505 K/Pdt/2019 bahwa adanya kalimat yang mengatakan dalam pokok perkara ;
1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya.
3. Menyatakan secara hukum tanah lapangan bola Bardanadi dengan luas 9.450 M2 adalah SAH MILIK AHLI WARIS H.SAID UMAR BIN UMAR DIGUL.
4. Menyatakan secara hukum Para Penggugat adalah Ahli waris almarhum H Said Umar bin Umar Digul yang berhak Menguasai dan Memiliki tanah tersebut.
5. Menghukum Tergugat II ( BPN kab landak ) untuk segera memproses sertifikat tanah atas pengajuan Para Penggugat tanpa adanya persyaratan dari tergugat I.

Menurut analisa hukum Lembaga TINDAK dan LSM GASAK bahwa kekuatan putusan MA semestinya harus ditaati dan dijunjung tinggi bukan malah di tafsirkan menurut kehendak sendiri sendiri , demikian kata yayat koordinator TINDAK INDONESIA. ( Nandar / Tim )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *