Cellica Serah Terimakan Jabatan PLH Bupati Kepada Sekda Acep Jamhuri

Karawang,NJI – Bupati Karawang dr. Cellica Nurrachadiana menyerah terimakan jabatan kepada Sekda Acep Jamhuri menjabat sebagai Pelaksanaan Harian (PLH) bupati terhitung hari Rabu (17/02/2021) jam 00.00 WIB.

Hal itu disampaikan Bupati Cellica didampingi Sekda Acep Jamhuri saat konprensi pers,Rabu sore (17/02/2021) di kantor bupati.

Menurut Cellica, dia bersama Kang Jimmy sebagai Bupati-Wakil Bupati Karawang masa bhakti 2016-2021 telah habis masa jabatannya tertanggal Rabu (17/02/2021).”Saya bersama Kang Jimmy minta maaf apabila selama menjabat Bupati-Wakil Bupati Karawang periode 2016-2021 masih banyak kekurangan,”ucap Bupati Cellica.

Diungkapkan lebih lanjut, untuk mengisi kekosongan agar roda Pemerintahan Kabupaten Karawang berjalan sinergis, untuk itu jabatan pelaksanaan harian (plh) diisi oleh Sekda Acep Jamhuri seraya menunggu proses pelantikan bupati-wakil bupati terpilih masa bhakti 2021-2027. Hal ini sesuai dengan arahan Dirjen Otda Kemendagri.

Pada kesempatan itu Sekda Kabupaten Karawang Acep Jamhuri mengatakan mengisi kekosongan jabatan sebagai pelaksana harian (plh) merupakan hal yang biasa. Kendatipun demikian pihaknya sebagai plh tetap berkorkordinasi dengan Bupati Cellica, khususnya dalam mempersiapkan RPJMD untuk pembangunan 6 tahun kedepan.”Saya ini hanya mengisi kekosongan jabatan plh bupati saja agar roda pemerintahan berjalan sinergis,”imbuh Sekda

Sementara sebelumnya Dirjen Otda Kemendagri Drs. Akmal Malik, M.Si memaparkan, sebanyak 270 daerah yang terdiri dari 261 Kabupaten/kota dan 9 Provinsi telah melaksanakan Pilkada Serentak tahun 2020.

“Dari 270 daerah yang melaksanakan pilkada ada 207 daerah yang terdiri dari 200 bupati/walikota dan 7 Gubernur habis masa jabatannya pada februari 2021. 3 Gubernur sudah dilantik Presiden, tersisa 4 masih menunggu arahan Presiden,” kata Dirjen.

Sedangkan untuk pelantikan bupati/walikota, kata Dirjen Otda, ada 122 bupati/walikota yang masa jabatannya habis pada 17 Februari 2021 dan sedianya dilantik pada 17 Februari 2021 harus diundur pelantikannya hingga akhir Februari 2021.

“Mundurnya pelantikan tersebut karena adanya keterlambatan pengiriman kelengkapan dokumen dan masih menunggu proses penyelesaian sengketa yang akan dibacakan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 15-17 Februari 2021,” ungkap Dirjen.

Bagi daerah yang memiliki kekosongan kepala daerah karena masa jabatannya habis dan belum dilakukan pelantikan, maka Sekretaris Daerah (Sekda) dapat menggantikannya. “Sekda hanya melakukan kegiatan rutin dan tidak diperkenankan untuk mengambil kebijakan-kebijakan strategis,” imbuh Dirjen Otda Kemendagri. (BOB)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *