Kasus Pencemaran Nama Baik Kepdes di Luwu Timur Bakal Ke Pengadilan


NJI Sulsel – Kasus pencemaran nama baik yang menyeret nama Kepala Desa Kawata, Baharuddin di Kabupaten Luwu Timur bakal lanjut Kepengadilan. Hal ini dikemukakan langsung oleh pihak keluarga korban.

Anto, salah satu keluarga korban yang merasa terpukul sejak mencuatnya nama Atira yang dituding melakukan korupsi oleh Kades Kawata menolak keras niat baik Kepdes Kawata yang ingin berdamai. Menurutnya apa yang dilakukan Baharuddin sudah merusak nama baik keluarga besarnya.

“Ini sudah lama saya pendam sampai saya temukan LSM dan wartawan untuk melapor pak desa. Saya bagian keluarga besar Atira sangat malu atas perlakuan Pak Desa kepada Atura, dan tidak ada kata damai dengan perlakuan yang seperti ini”, ungkap Kakek Atira (12/04).

Ditempat terpisah, Atira yang dikonfirmasi mengaku mendapat telepon dari Kepolisian Resort Polres Luwu Timur untuk upaya damai, tetapi keluarganya menolak tegas niat baik kepala desa.

“Iya, memang ada telepon dari Polres memediasi niat baik pak desa. Tapi keluarga kami sudah terlanjur sakit hati, termasuk saya pribadi selaku korban berharap proses hukum tetap berjalan secara adil bagi saya dan keluarga”, ungkap Atira.

Laporan Polisi yang dilakukan Atira melalui SPKT Polres Luwu Timur diketahui sejak tanggal 15 Maret 2018 lalu hingga kini masih melalui tahap mediasi, dimana dirinya di tuding menggelapkan uang kas desa sebesar Rp. 80.052.915

Dikonfirmasi terpisah, pihak Polres Lutim mengaku telah memediasi kedua belah pihak tetapi akan melakukan pemeriksaan ulang karena korban dan keluarganya ingin melanjutkan ke pengadilan. “Karena sudah tidak bisa damai, maka kami akan lanjutkan kasus ini. Atira akan kami panggil ulang untuk dimintai keterangan.

Menurut delik hukum terkait pencemaran nama baik, termaktub dalam Pasal 310 KUH Pidana, Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-“. Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-

Sementara Pasal 311 KUHPidana, mengatur bahwa, barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukum penjara selama-lamanya empat tahun.

Tahir, orang tua Atira mengaku pernah disuruh mengganti uang tersebut tetapi dia tolak. “Iye, memang saya pernah disuruh mengganti uang itu sama pak desa tetapi saya orang kecil, dimanaka bisa dapat uang sebanyak itu”, dengan dialek khas bugis, bapak kandung Atira menjelaskan.(Albar)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *