Pertanyakan Kinerja TP4D, Aktivis Hukum Harap Maksimal di Wilkum Sulselbar


NJI Sulsel – Salah satu Lembaga Pemerhati Publik (LPP) yang juga salah satu penggiat anti korupsi aktivis hukum, andi dedi arfandi, SH, mempertanyakan fungsi dan peran kinerja TP4D kejati sulselbar secara maksimal, dalam melaksanakan pengawasan tentang infrasuktur pembangunan milik pemerintah, yang bersumber dari anggaran APBN maupun dari APBD di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Barat.

Secara histori, TP4D merupakan salah satu Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang dimaksudkan untuk meningkatkan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di Instansi pemerintahan yang perlu dilaksanakan secara terencana dan sungguh-sungguh, dapat berlangsung dengan efektif dan optimal.

Mengingat pentingnya peran Kejaksaan RI sebagai Lembaga penegak hukum untuk berperan mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional di pusat maupun didaerah melalui pengawalan dan pengamanan baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil pembangunan termasuk dalam upaya mencegah timbulnya penyimpangan dan kerugian negara.

Berdasarkan beberapa point penting tersebut, H.M. Prasetyo, selaku Jaksa Agung RI segera membentuk TP4 (Tim Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan) . TP4 terdiri dari 3 (tiga) komponen, yakni TP4 Pusat yang berkedudukan di Kejaksaan Agung RI, TP4D Kejaksaan Tinggi yang berkedudukan di tingkat Provinsi, danTP4D Kejaksaan Negeri yang berkedudukan ditiap wilayah Kota.

“Terbentuknya TP4D kejati sulselbar tentunya sangat didukung dan diapresiasi oleh masyarakat yang dipercayakan mengawasi langsung berjalannya pekerjaan pembangunan milik pemerintah sehingga dampaknya positif mencegah terjadinya adanya unsur – unsur kejahatan bertetangan dengan UU Tipikor” Ungkap Dedi.

Setelah mengamati kinerja tp4d kejati sulselbar, aktivis hukum ini mengatakan ada kejanggalan yang perlu di klarifikasi oleh pihak tp4d kejati sulselbar terkait mengenai proses pengawasan dilapangan apakah sudah sesuai dengan penetapan intruksi presiden yang diatur dalam uud no 7 tahun 2015 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi

“Menurut pengamatan kami dan beberapa sumber mengatakan bahwa pembangunan yang di awasi oleh tp4d masih banyak aduan masyarakat baik itu mahasiswa, lsm dan ormas tentang dugaan tindak pidana korupsi yang ditangani oleh tipikor pihak kepolisian. Jadi menurut analisa dan kajian kami Bahwa Pembangunan yang diawasi dan saksikan langsung tim tp4d di setiap kabupaten,kota dan provinsi secara proaktif sampai selesai pekerjaan ditambah waktu pemeliharaan berarti secara tidak langsung pekerjaan tersebut berjalan dengan baik dan bebas dari indikasi korupsi” Lanjut Dedi.

Aktivis ini menyayangkan apabila pembangunan dalam pengawasan tp4d kejati sulselbar kemudian ditangani lagi oleh pihak kepolisian atas laporan atau aduan masyarakat. “Kami berharap peran dan fungsi tp4d kejati sulselbar dan pihak tipikor kepolisian diharapkan mampu bersinergi, berkoordinasi dan bekerjasama menerapkan amanah uud no 20 tahun 2001 penganti dari UUD no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi serta menjalankan tupoksinya secara prosedural sesuai mekanisme yang ditetapkan oleh pemerintah yang sudah diatur dalam uud”, ungkapnya mengakhiri wawancaranya.

Pembentukan TP4D sendiri berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-152/A/JA/10/2015 tanggal 01 Oktober 2015, yang selanjutnya dikeluarkan Instruksi Jaksa Agung RI Nomor : INS-001/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan Republik Indonesia, untuk ditindaklanjuti oleh segenap jajaran Kejaksaan diseluruh Indonesia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *