Dampingi Warga, LSM Aspirasi Siap Demo di Makassar


NJI Sulsel – Beberapa waktu lalu, pemanggilan terhadap terlapor oleh Sinnong yang merupakan manager BMS selaku penerima peralihan hak HGU milik PT. Haji Latunrung berencana akan melakukan aksi demonya di Kota Makassar.

Saat di konfirmasi, Nasrum Naba menjelaskan bahwa Sutomo selaku kuasa penggarap dari pemilik lahan atas alas Hak SKT an. Alm.H Abd Kadir, bukanlah penggarap dari pihak PT. Haji Latunrung maupun BMS. Menurutnya, laporan polisi yang telah di buat Sinnong selaku (manager BM) sebenarnya salah alamat, karena persoalan tersebut tidak ada hubungan hak hukum dengan Sutomo yang saat ini dalam lidik pihak reskrim polres luwu timur.

“Bagaimana dapat dikatakan bahwa pihak PT. Haji Latunrung di gelapkan haknya atas tanah dimaksud sebagai penggelapan hak tak bergerak, sedangkan kasus sebelumnya pada tahun 2004 yang silam tentang laporan penyerobotan justru oleh majelis hakim memutuskan bahwa perbuatan terbukti tapi Bukan tindak pidana”, ungkap Nasrum Naba. Menurutnya, keputusan hukum yang bersifat onslagh, harus ditindaklanjuti dengan proses hukum perdata untuk menentukan hak kepemilikan atas lahan dimaksud yang sebenarnya.

“Anehnya, Sinnong justru melaporkan Sutomo melakukan tindak pidana penggelapan hak tak bergerak. Pada hal, kronologisnya adalah bahwa keberadaan lelaki Sutomo berada di areal lokasi dimaksud tersebut, itu karena kesepakatan pihak pemilik alas hak SKT Alm.H. Abd. Kadir pada areal seluas 50 Ha dengan perjanjian bagi lahan, yakni, 50;30 yang artinya bahwa areal lokasi milik Alm. H. Abd. Kadir, harus diselesaikan menjadi areal perempangan yang representatif, dan jika itu diselesaikan secara menyeluruh, berarti Sutomo berhak atas areal lahan dimaksud seluas 30 Ha.”, ketua LSM Aspirasi menambahkan.

“Persoalan lahan tanah negara yang diberi izin HGU yang ditelantarkan sekitar 23 tahun di Desa Pasi-Pasi Kec Malili Kab Luwu Timur, pada hari ini pihak masyarakat yang melakukan perintisan lahan utk mengetahui luas lahan Tanah negara yg ditelantarkan, didatangi oknum pihak perusahaan dan mengancam masyarakat akan ditangkap oleh pihak Polres Luwu Timur”, ungkap Nasrum Naba beberapa waktu lalu (22/02).

Lanjutnya, sebagai Ketua LSM pendamping siap bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yg berlaku. “Kami selaku warga negara republik Indonesia tentunya punya hak untuk melakukan perlawanan hukum demi keadilan terhadap tindakan pihak perusahaan selama ini terhadap warga masyarakat yang diperlakukan tidak adil dan hanya diambil begitu saja tanpa ganti rugi”, klaim ketua LSM Aspirasi.

Nasrum Naba juga menuding bahwa pihak perusahaan BMS telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 33 ayat 3 UUD NRI 1945 & UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria serta PP Nomor 40 Tahun 1996 tentang penguasaan lahan tanah negara. “Demi terlaksananya ketentuan reformasi sistim pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan nomor 28 Tahun 1999, maka sistim pemerintahan harus baik, bersih dan bebas dari KKN”, ungkapnya tegas.

Hingga sejauh ini di ketahui bahwa LSM Aspirasi bersama warga dalam waktu dekat akan melakukan aksi demonya di Kota Makassar, untuk melakukan upaya hukum di tingkat provinsi. Dan hingga saat ini, pihak perusahaan belum dapat di temui awak media terkait permasalahan tersebut (Albar).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *