Penggiat LSM Anggap KPPU Mandul

Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang telah terbentuk beberapa tahun secara resmi, akhirnya mulai di sorot tajam oleh salah satu LSM di Provundi Sulawesi Selatan

Salah satu penggiat anti korupsi Andi Dedi Arfandi, SH. Mendesak dan mengevaluasi kinerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang diduga mandul memberikan sanksi tegas kepada pelaku usaha yang melakukan persekongkolan tender. Menurutnya, telah tercatat sejak dibentuknya KPPU sudah menerima 376 laporan mengenai persekongkolan tender, dan dari sekian banyak laporan tersebut baru 54 laporan yang ditangani.

“Dampak persekongkolan tender mengakibatkan persaingan yang tidak sehat dan besar potensi terjadinya KKN, ter-khusus di sulawesi selatan termasuk wilayah rawan yang perlu adanya pengawasan ketat, mulai dari proses tender sampai dengan penetapan lelang pengadaan barang dan jasa milik pemerintah”, ungkap sapaan akrab Dedi (28/10)

Analisa dan pengamatan penggiat LSM ini mengungkapkan selama ini masih banyak persekongkolan tender yang terjadi di sulawesi selatan, terutama di birokrasi pemerintahan provinsi, kota sampai ke kabupaten.

“Salah satu yang mendasari kami adalah berawal dari logika berpikir yang sederhana. Contohnya, tahun ini perusahaan A terpilih memenangkan tender di suatu dinas dan tahun kemudian dimenangkan dengan perusahaan yang sama dan kontraktor yang sama, dengan cara modus memijam perusahaan. Bisa anda merinci di bagian mana dalam proses lelang barang dan jasa itu paling rawan permainan ?
Lanjut dedi saat proses menuju penetapan pemenang, itu yang paling rentan kalau bisa saya katakan.

Saya tidak menuduh yah, Tapi realistis tidak bisa di pungkiri bahwa dalam proses lelang birokrasi pemerintah memegang kendali utama. Panitia lelang itu kan birokrasi, dan mereka lah yang menentukan siapa pemenang dalam proses penetapan pemenang, disitulah terjadi permainan cuma kadang-kadang ini tidak bisa di deteksi karena tdk ada ukuran mutlak seorang pemenang lelang, ukuran itu yang berdasarkan subjektivitas. Panitia lelang misalnya, kalau ada perusahaan yang sama-sama memenuhi syarat bagaimana menentukan pemenangnya, kan tidak ada ukuran mutlak. Nah, disitu lah permainan sering terjadi
Dan tidak bisa dipungkiri
Birokrasi berperan penting dalam proses ini persekongkolan vartikal biasanya melibatkan pejabat publik yang merupakan panitia tender dalam pengadaan barang atau jasa yang dibiayai oleh APBN atau APBD, sedangkan persekongkolan horizontal terjadi antara peserta tender yang biasanya terjadi karena panitia tender melakukan pembiaran”, ungkapnya.

Pengusaha pun sering kali melakukan pelanggaran atau kongkalikong akibatnya banyak pelaku bisnis yang memiliki kompetensi bagus tapi langkahnya terhambat karena dijegal lawan bisnis nya yang memakai cara-cara kotor kalau hal ini terus dibiarkan, maka akan mempengaruhi bisnis dan perekonomian indonesia terkhusus di SulSel Pada hakikatnya, pelaksanaan tender wajib memenuhi asas keadilan,keterbukaan,dan tidak diskriminatif.

“Kami sudah mencatat kontraktor yang sering memenangkan tender di dinas salah satunya di dinas pu yang beralamat di kota makassar insya allah akan kita laporkan di komisi informasi publik sebagai tambahan data untuk di dilanjutkan ke penegak hukum”, aktivis hukum ini meminta juga KPPU tanpa tebang pilih melaporkan kepada penegak hukum apabila ditemukan pelanggaran usaha tidak sehat yang bermuara pada timbulnya korupsi,kolusi dan nepotisme ( KKN ) Hukum harus berdampak pada perubahan.

Pernyataan tersebut telah di ungkap secara gamblang oleh Direktur Eksekutif Lembaga Pemerhati Publik Sulsel, Andi Dedi Arfandi, SH.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *